Standar Kinerja Menteri

Standar
Standar Kinerja Menteri

DALAM kabinet presidential, presiden bertanggung jawab penuh atas menterinya.  Selain mengangkat,  presiden melengserkan menteri yang memegang rapor merah menurut ukuran masyarakat.

Tapi, presiden tidak punya bekal data-data untuk melengserkan seorang menteri.  Begitu pula, menteri tidak punya alasan cukup kuat untuk mundur dari kursi menteri.  Sampai disini siapa yang bersalah?

Karena itu, saya sependapat dengan Wakil Ketua DPD Laode Ida yang mengusulkan agar presiden membuat standar kinerja menteri. Dia mengusulkan hal itu karena selama ini belum ada tradisi di kalangan menteri untuk mundur sebagai bentuk pertanggungjawaban.

Nanti, standar tersebut mencantumkan target-target yang harus dicapai sesuai bidangnya. Tidaklah mudah membuat target dari masing-masing bagian.  Dibutuhkan pengalaman dan wawasan yang luas dari seorang menteri  yang profesional.  Menteri mungkin menyetujui target tersebut.  Tapi, belum tentu presiden menyetujuinya.

Karena itu, dibutuhkan win-win solutin atau jalan tengah.  Akhirnya presiden dalam pertemuan empat mata itu memutuskan target berdasar kompromi mengenai bidang tertentu dalam jangka panjang  setahun sebagai bagian dari target lima tahun ke depan.

Penilaian menteri dilakukan dengan mencocokkan antara target awal dan kondisi di lapangan, apakah selisih tersebut bisa dinilai material atau tidak.  Jika terjadi selisih material seperti sepeti kecelakaan laut yang menewaskan lebih dari 200 ribu atau kasus kelaparan 200 ribu jemaah haji, presiden selaku  pemimpin negeri ini perlu mengecek ulang pengangkatan menteri tersebut.

Iman Daryanto pernah dimuat di harian Jawa Pos (9/1/2007)

Komentar ditutup.