Laporan Kuangan Penekan Korupsi

Standar
Laporan Kuangan Penekan Korupsi

BERBAGAI upaya dilakukan pemerintah untuk menekan korupsi. Misalnya, pemeriksaan BPK  (Badan Pemeriksa Keuangan) terhadap laporan keuangan pemerintah daerah 2005.

Pemeriksaan terhadap 344  LKPD  (laporan keuangan pemerintah daerah)  mayoritas menghasilkan opini audit di bawah wajar tanta pengecualian (WTP).  Mengapa hanya 18 daerah yang mendapat opini auditor WTP?.  Menurut  saya, opini WTP karena penyajian laporan keuangan sesuai Prinsip Akuntansi Indonesia.

Selain konsistensi pelaporan, dibutuhkan penjelasan sehingga tidak menyesatkan.

Selain itu, keadaan tersebut menunjukkan daerah-daerah yang kurang paham adiministrasi.   Administrasi dipandang sebagai “tukang tulis” saja. Tidak lebih dari itu. Bagaimana mungkin karyawan mampu berfikir, berwawasan luas kalau mereka beranggapan seperti itu. ? Padahal, pegawai administasi  harus menjaga sikap independen , tegas, cerdas , dan tahu persoalan dalam tugasnya.

Untuk ini, dibutuhkan input awal pendidikan.  Minimal, sarjana akuntansi.  Mereka yang sudah diterima dilatih dahulu perihal akuntansi pemerintahan, prinsip akuntansi, dan ilmu tingkah laku.  Semua ini untuk menuju kulitas laporan dan pesona yang baik.

Namun, keberhasikan laporan keuangan yang beropini WTP di media bergantung kepada daerah tersebut. Bukan saja pegawai administrasi, tetapi  juga seluruh pegawai pelat merah dan masyarakat  yang dikomandoi kepala daerah. Dia berlomba menampikan laporan keuangan yang bersih, bebas dari korupsi, dan transparan.

Iman Daryanto, pernah dimuat di Jawa Pos (31/1/2007)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s