Pemerintah Terkesan Lepas Tangan

Standar
Pemerintah Terkesan Lepas Tangan

DALAM kasus pemutusan hubungan kerja antara karyawan  dan PT. Dirgantara Indonesia (PT.DI), pemerintah terkesan lepas tangan. Karena itu, pilihan terakhir mantan karyawan PT.DI ialah melakukan gugatan pailit melalui Pengadilan Niaga Jakarta.

Jauh hari sebelum peristiwa itu terjadi, pemerintah sebagai pemilik PT.DI seharusnya tidak lepas tangan. Pemerintah terkesan tidak memikirkan nasib mantan karyawan PT.DI.  Bukankah mereka tersiksa karena sudah diputus hubungan kerja (PHK) oleh perusahaan tanpa diberi gaji dan pesangon pula sesuai yang mereka inginkan.  Alasannya,  perusahaan pembuat pesawat terbang itu tidak punya dana.

Tidakkah, misalnya, kalau tidak puya dana, PT.DI bisa pinjam ke departemen/lembaga pemerintah lain. Bahkan, ada dana segar yang saat ini disimpan di Bank Indonesia dengan bunga setahun harus dibayar BI triluanan rupiah itu. Lebih baik dana tersebut dimanfaatkan gaji dan pesangon karyawan.

Baru setelah divonis pailit, pemerintah dalam hal ini Kementerian BUMN  kebakaran jenggot dengan mengajukan kasasi  ke Mahkamah Agung. Kasasi tersebut seyogyanya dilakukan untuk mengembalikan  posisi perusahaan  ke posisi semula, baik keuangan maupun posisi yang lain.

Dengan begitu, perusahaan akan bisa beroperasi dengan lancar dan keutunganya wajar. Syukur, kalau  keuntungan itu cukup untuk membayar gaji dan pesangon mantan karyawan tersebut.

Iman Daryanto, pernah dimuat di harian Jawa Pos (15/9/2007)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s