Perselingkuhan Politik Pemerintah-DPR

Standar
Perselingkuhan Politik Pemerintah-DPR

DRAFT Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemberantasan Korupsi (Tipikor) kini tengah dibahas di DPR.  Klausul pasal-pasal yang baru diusulkan itu dirasakan masyarakat melegalkan pejabat koruptor. Dia berkorupsi seenaknya sendiri degan tidak mendapatkan hukuman setimpal,  tetapi dengan imbalan hukuman yang ringan.

Sebagai contoh, dalam RUU Tipikor, hukuman maksimal hanya tujuh tahun bagi pejabat eksekutif dan tujuh tahun ditambah sepertiga  untuk yudikatif . Hal ini jauh sekali dibandingkan dengan UU NO. 31/1999, yakni hukuman seumur hidup atau hukuman mati untuk kasus-kasus korupsi tertentu. Belum lagi hukuman bagi pejabat yang mengorupsi dana budgeter, maksimal hanya dua  tahun pidana dan denda seratus juta rupiah.

Masyarakat menilai bahwa RUU tentang korupsi dibuat sedemikian rupa sehingga terkesan lemah dan  tidak netral terhadap keadilan masyarakat. Padahal, korupsi adalah tindakan yang luar biasa besar dalam sendi perekonomian.

Korupsi telah memorak-porandakan  tata-kehidupan masyarakat di negeri ini. Karena  itu, hukumannyapun harus setimpal dengan perbuatannya.

Iman Daryanto, pernah dimuat di harian Jawa Pos (29/11/2007) 

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s